Sumber Air Sumber Belik Kota Batu, Disengketakan

Sumber Air Sumber Belik Kota Batu, Disengketakan

Jumain saat menunjukkan bukti-bukti dokumen tanah yang ia miliki kepada aremamedia.com(Foto: Doi Nuri)

BATU – Badan Pertanahan Nasional (BPN) turut menjembatani adanya konflik atas kepemilikan lahan pada sumber Belik Tanjung yang berlokasi di Jl. Lesti No.5 RT.02 RW.04 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu kota Batu. Diketahui, pemegang surat dan pembayaran pajaknya atas nama Jumain, terkait kepemilikan lahan tanah yang berukuran 10 m x 12 m yang berada di sumber yang keseharianya untuk air minum dan mandi pada masyarakat sekitar.

“Sumber Belik Tanjung yang berada di tanah saya duku pernah diklaim oleh masyarakat, termasuk Kelurahan Ngaglik. Diakui bahwa tanah dan Belik Tanjung adalah milik masyarakat umum,” ungkap Jumain warga pemilik tanah pada aremamedia.com, Rabu (3/7/2019)

Dia menegaskan, pihaknya akan tetap mempertahankan tanah atau Belik Tanjung itu, hingga sampai saat ini, dengan alasan dasar hukum yang kuat sesuai surat dokumen yang dimilikinya, bahwa tanah yang ada di Belik Tanjung, merupakan hak kami,sejak di beli oleh keluarga dan di sepakati bersama di atas kertas segel pada tahun 1983.

“Lahan Belik Tanjung itu, sempat dibangun pagar tembok keliling permanen oleh warga, tanpa seijin keluarga saya. Dengan dasar surat yang kami miliki serta bukti pembayaran pipil pajak tahunan yang sudah dibayarkan sejak tahun 1983 hingga sekarang, saya tetap pertahankan,” tegas pria paruh baya itu.

Sementara itu, perselisihan atau sengketa masalah kepemilikan lahan sumber Belik Tanjung itu, diakui Jumain pernah mengajukan suaka hukum tetap pada (BPN) Badan Pertanahan Nasional Batu, dan di dampingi pemerintah kota Batu, untuk meminta kejelasan status kepemilikan lahan tersebut, yang sudah dilakukan pada tahun 2004. Meski hingga saat ini belum ada kejelasan.

Untuk diketahui, selama ini warga masih bebas menggunakan air sumber Belik Tanjung. Bahkan ada bangunan kamar mandi putra dan putri juga, juga ada bangunan MCK yang sudah puluhan tahun. Namun, permasalahan sengketa lahan tersebut, kembali mencuat di tahun 2019 ini.

“Jika pemkot Batu berniat akan mengambil alih lahan dan sumber Belik Tanjung untuk keperluan masyarakat kota Batu, silahkan melakukan ganti rugi lahan yang kami miliki sesuai harga yang disepakati untuk kebutuhan umum. Sebab secara legal formal kami punya dasarnya, buktinya pembayaran pajak atas nama saya,” pungkasnya.

Terkait permasalahan konflik sumber Belik Tanjung, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Drs.Didik Mahmud angkat bicara terkait persoalan itu. Menurutnya, segi penyelesaianya harus dilakukan kroscek terlebih dahulu asal muasal tanahnya. Perlu dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait, apakah pihak yang bertikai itu bisa menunjukan surat dokumen yang sah dan lengkap sebagai acuan untuk kepemilikanya.

“Jika masih belum bisa menunjukan hal tersebut, maka tanah yang ada di sumber Belik Tanjung, akan tetap menjadi kekuasaan aset negara. Sebaliknya jika yang bersangkutan memiliki hal, maka alangkah bijak jika pemerintah desa mampu menjadi jembatan agar segera selesai permasalahan ini,” pungkas politisi Partai Golkar itu. (*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Noordin Djihad