SMP Swasta Protes Wacana Pendirian SMP Negeri 7 Batu

SMP Swasta Protes Wacana Pendirian SMP Negeri 7 Batu

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Batu saat memberi keterangan kepada awak media.

BATU – Sebanyak 22 kepala SMP/MTS Swasta di Kota Batu yang diikuti oleh ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), para ketua Yayasan, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mengadu ke DPRD Kota Batu, Rabu (10/7/2019). Aksi mereka disebabkan adanya rencana pembangunan SMP Negeri baru di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo.

Ketua MKKS SMP/MTS Swasta Kota Batu, Takim S.Pd, meminta evaluasi kembali wacana pendirian SMP Negeri baru di wilayah Junrejo. Pertimbangannya ketidakseimbangan jumlah kelulusan siswa SD/MI dengan pagu SMP Swasta dan Negeri yang ada di kota Batu

” Ini dampak pemberlakuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sehingga memunculkan polemik baru di tengah masyarakat terutama bagi orang tua murid dan sekolah swasta. Semoga ada pertimbangan lain, mengingat antara jumlah lulusan SD dan pagu SMP Negeri di Batu, itu pun masih belum tercukupi dengan jumlah total SMP Swasta dan Negeri 31 sekolah,” bebernya.

Lebih lanjut Takim mengatakan, penerimaan siswa sekolah dengan sistem zonasi ini banyak dikeluhkan beberapa desa yang tidak terakomodasi di sekolah Negeri. Dampaknya ada sekolah swasta yang belum menerima siswa sampai saat ini.

“Hasil hearing dengan pihak DPRD Batu tadi telah disepakati untuk mengevaluasi wacana pendirian SMPN 7 di wilayah Junrejo kota Batu. Yang kedua, kami dari MKKS Swasta akan dilibatkan saat musyawarah dalam menentukan PPDB sekolah Swasta dan Negeri pada Pagu tahun 2020 dan 2021” harapnya.

Takim juga mengatakan dengan tidak dibangunnya sekolah negeri baru, lulusan SD dan MI masih bisa tertampung semua SMP dan MTS Swasta di Kota Batu. “Pada PPDB dengan sistim zonasi kali ini jumlah lulusan SD dan MI di Kota Batu sebanyak 3.124 siswa dan daya tampung yang belum terisi di SMP dan MTS Swasta berjumlah 759 siswa,” ungkapnya.

Suara penolakan rencana pembangunan SMPN 7 Batu juga datang dari PGRI Kota Batu. Ketua PGRI kota Batu Samun S.Pd, berpendapat hal tersebut dapat melahirkan kesenjangan nantinya.

“Kalau sekolah negeri bertambah terus, lalu bagaimana nasib sekolah swasta? Meskipun dalam hal ini sekolah swasta harus bisa lebih berkembang, guna meningkatkan profesionalitas para pengajaranya, lembaganya, termasuk kualitas sarana dan prasarana dari sekolah itu sendiri agar bisa diminati para siswa. Bahkan bisa sejajar dengan sekolah negeri,” tandasnya. (*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Noordin Djihad