SE Kemen PUPR Tentang Kelola Air Timbulkan Polemik Baru

SE Kemen PUPR Tentang Kelola Air Timbulkan Polemik Baru

Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi MM. (Foto: Galuh Ayu-aremamedia.com)

MALANG – Surat edaran Nomor SA.02.03.-MN/253 yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), membawa polemik baru. Surat edaran tersebut dikeluarkan Rabu (6/2/2019) dan ditanda tangani Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Dr Ir Hari Suprayogi.

Terdapat klausul dalam surat tersebut, PDAM Kabupaten Malang dan PDAM Kota Malang selaku pemegang izin pengelolaan wajib membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BPJSDA).

Ada juga di poin ke lima, bahwa PDAM kota maupun kabupaten diminta untuk membayar Rp 133 per m3. Bea tersebut dipungut, diterima, dan digunakan oleh Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk membiayai seluruh pelaksanan tugas tersebut.

Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi saat dikonfirmasi menyatakan tidak berhak berkomentar tentang hal ini. “Silakan konfirmasi ke Sekda, karena bukan tupoksi saya,” tegasnya singkat.

Begitu juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Miskat menganjurkan konfirmasi ke Ketua DPRD Kabupaten Malang. “Ini merupakan permasalahan antarpimpinan sehingga saya tidak berhak berkomentar,” jawabnya.

Perlu diketahui, pihak Kemen PUPR mengeluarkan Surat Edaran tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Salah satu isinya, PDAM Kota Malang harus membayar sebesar Rp 133 per m3 dengan rincian Rp 100 untuk pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Malang dan Rp 33 per untuk Perum Jasa Tirta I.(*)

Pewarta : Galuh Ayu KW
Editor : Noordin Djihad