Pemkab Malang Protes SE Kemen PUPR, Begini Kata Ketua DPRD

Pemkab Malang Protes SE Kemen PUPR, Begini Kata Ketua DPRD

MALANG – Surat Edaran (SE) Kementerian PUPR Nomor SA.02.03.-MN/253 tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) diprotes Pemerintah Kabupaten Malang.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, pihaknya mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta, untuk mempertanyakan surat Kementerian PUPR No SA.02.03-MN/253, per tanggal 6 Febuari 2019 tersebut.

“Unsur pimpinan Pemkab Malang baik dari eksekutif maupun legislatif bersama Kepala Bakorwil datang ke Kementerian PUPR. Kami klarifikasi surat penjelasan yang dikeluarkan kementerian tersebut,” ungkapnya.

Surat edaran dari Kemen PUPR menyebut Pemkab Malang hanya mendapat Rp100 per m3 dari Rp133 per m3 yang wajib diserahkan PDAM Kota Malang. Sisanya, Rp33 dibayarkan kepada Perum Jasa Tirta I. (Baca juga:
SE Kemen PUPR Tentang Kelola Air Timbulkan Polemik Baru)

“Kebijakan Kementerian PUPR yang memerintahkan PDAM Kota Malang membayar Rp133 per m3 untuk pengolaan sumber air Wendit sangat tidak masuk akal. Apalagi PDAM Kabupaten Malang hanya mendapat Rp 100 saja, karena sisanya diberikan kepada Perum Jasa Tirta I yang menaungi sumber air Wendit,” jelasnya.

Hari menjelaskan, harga untuk setiap meter kubik air yang dikeluarkan dari Sumber Wendit tersebut di bawah usulan PDAM Kabupaten Malang yang seharusnya pihak PDAM Kota Malang membayar Rp 600 per meter kubik untuk BJPSDA pengolahan sumber Wendit.

“Berdasarkan harga yang diusulkan PDAM Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang, harga berdasarkan SE terlalu rendah. Hal itu karena kami yang melakukan upaya-upaya konservasi untuk menjaga kelestarian sumber mata air tersebut,” pungkasnya.(*)

Pewarta : Galuh Ayu KW
Editor : Noordin Djihad