Menggugat Hari Lahir Kota Malang

Menggugat Hari Lahir Kota Malang

Prasasti Pamotoh

 

Pemerintah Kota Malang memang menetapkan 1 April sebagai HUT Kota Malang. Bagi pegiat sejarah ternyata penetapan itu dianggap kontroversi. Bahkan mereka menyebut, mengutip sejarawan Drs M Dwi Cahyono MHum, penetapan tanggal tersebut menyangkut rasa Nasionalisme. Dua pegiat sejarah yang juga anggota komunitas sejarah Jelajah Jejak Malang (J.J.M.), Devan Firmansyah dan Febby Soesilo, lantas melakukan penelusuran melalui pustaka, wawancara dengan narasumber serta bukti-bukti berupa prasasti untuk mencari kepastian tanggal kelahiran Kota Malang. Tidak hanya itu, keduanya juga memorak porandakan asal mula kata ‘Malang’ yang berasal dari Malangkucecwara atau ungkapan lain. Berikut hasil penelusuran mereka berdua.

Di Antara Dua Prasasti

Sejarawan sekaligus dosen sejarah dari Universitas Negeri Malang (UM), Drs. M. Dwi Cahyono, M.Hum. menggugat 1 April sebagai HUT Kota Malang. Gugatan itu disampaikannya melalui tulisan berjudul “Kemungkinan Menganulir Hari Jadi Daerah di Kota Malang 1914 ‘Yang Kolonial Sentris’”. Tulisan tersebut dipaparkan di media sosial facebook pada 24 Maret 2017. Menurut Dwi, penetapan hari jadi Kota Malang tanggal 1 April 1914 didasarkan pada Staadblad (Surat Keputusan) Goevernoer Generaal (G.G.) Hindia-Belanda tentang Penetapan Gemeente (Kotapraja) Malang.

Dari ungkapan Dwi Cahyono tersebut lantas muncul pertanyaan, ‘Apakah wilayah Malang sebelum era kolonial sudah menjadi tempat yang kehidupan sosial-kulturalnya berdiri sendiri?’ Untuk menjawab pertanyaan tersebut sebaiknya menengok sejarah Malang di zaman kerajaan. Bahwa di wilayah Malang, pernah berdiri sebuah pemerintahan kerajaan tertua di Jawa Timur bernama Kerajaan Kanjuruhan yang berdiri sekitar tahun 700-an Masehi. Wilayah Malang pada era Kerajaan Kanjuruhan inilah sebenarnya bisa menjadi tolok ukur untuk dijadikan pertimbangan Hari Ulang Tahun Kota Malang yang lebih Jawa-Sentrisme (berpusat kepada sumber data lokal atau kedaerahan,red) sehingga tidak mengedepankan Kolonial-Sentrisme (berpusat kepada sumber data kolonial,red).

Dengan adanya fakta sejarah, yaitu Kerajaan Kanjuruhan yang pernah memerintah wilayah Malang itu sudah membuktikan bahwasa wilayah Kota Malang ini sebenarnya sudah lama berdiri sendiri dan mandiri jauh sebelum datangnya orang-orang Belanda. Selain itu, kerajaan ini juga mengeluarkan sebuah prasasti tertua di Malang untuk menguatkan legitimasi kerajaannya.

Prasasti ini berisi tentang amanat Raja Gajayana supaya menghadiahkan sapi dan sekumpulan kerbau gemuk, budak lelaki dan perempuan yang diperuntukkan bagi pemandian suci, upacara pembakaran dan persembahan kurban padi. Juga untuk menghormati tokoh resi yang hebat dan agung juga didirikan tempat tinggal Kaum Brahmana serta tempat peristirahatan bagi para tamu (intisari prasasti ini disarikan dari buku “Sejarah Daerah Jawa Timur”, tahun 1978, yang disusun oleh Drs. Siswondo S.P., dkk, halaman 23-24).

Prasasti yang bertarikh tahun 760 Masehi ini juga disebut sebagai Prasasti Dinoyo I atau Prasasti Kanjuruhan. Dengan mengetahui sumber tertua yang berasal dari Prasasti Dinoyo ini, membuat wilayah Malang bangga karena menjadi wilayah tertua di Jawa Timur. Namun saying beribu saying, ternyata Kota Malang tidak menggunakan penanggalan yang berasal dari Prasasti Kanjuruhan untuk menentukan hari jadinya. Padahal jika ditelaah lebih jauh, penemuan Prasasti ini ditemukan di Kelurahan Dinoyo. Secara administratif pun, Kelurahan Dinoyo masuk wilayah Kota Malang.

Ternyata ada alasan Kota Malang tidak menggunakan penanggalan dari sumber data ini. Yah…., Kota Malang terlambat mengambil penanggalan yang terdapat di dalam Prasasti Dinoyo ini karena terlebih dahulu digunakan Kabupaten Malang untuk memperingati hari jadi daerahnya. Seperti dikutip dari pernyataan laman www.patembayancitraleka.wordpress.com milik sejarawan M. Dwi Cahyono, yang ditulis pada 25 November 2015 dan diunggah setahun sesudahnya pada 14 April 2016, “Peran Kanjuruhan yang sangat besar menjadi alasan tepat untuk menjadikan pertanggalan dalam Prasasti Kanjuruhan (Dinoyo I, red) sebagai petanda waktu bagi Hari Jadi Kabupaten Malang”.

Jika penanggalan yang terdapat di Prasasti Dinoyo I (Kanjuruhan) sudah diambil terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Malang, apakah itu berarti tidak ada sumber sejarah lokal lain yang bisa dijadikan acuan sebagai alternatif Hari Jadi Kota Malang yang bersifat “Nasional-Sentris?” Kita patut bersyukur karena mendapatkan secercah harapan dengan ditemukannya ‘Prasasti Pamotoh (Ukir Negara)’ di Perkebunan kompleks Ukir Negara, Desa Sirah Kencong, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tahun 1974.

Mengapa prasasti ini begitu penting untuk digunakan menjadi bahan alternatif hari jadi Kota Malang yang bersifat “Nasional-Sentris”? Karena dalam prasasti inilah nama “Malang” pertama kali disebut sebagai suatu ‘wilayah’. Berikut cuplikan isi prasasti tersebut, mengenai sebutan ‘Malang’ dalam lempeng I.A. bagian muka, baris ke 4, dikutip dari skripsi sarjana Anggraeni Tri Utami yang berjudul “Prasasti Pamotoh (Telaah Isi dan Tinjauan Hak-Hak Istimewa)” di tahun 1993, pada halaman 13 dan halaman 22: “ … tanin sakrida malang-akalihan wacid tawan mucu pasabhanira deh limpa, -20-makagnaran i …”, yang mempunyai arti: “… di sebelah timur tempat perburuan sekitar Malang bersama Wacid dan Mucu. Wilayahnya Dyah Limpa 20 yaitu …”

Dengan demikian jelaslah bahwa nama ‘Malang’ sebenarnya sudah dikenal sebagai satuan ‘wilayah’ setidaknya pada medio abad ke-12 Masehi. Dengan penyebutan Malang di Prasasti Pamotoh ini sekaligus mengugurkan dugaan bahwa nama ‘Malang’ berasal dari nama “Batara Malangkucecwara” yang disebut dalam Piagam Kedu (907 M) dan piagam yang ditemukan di sekitar Singosari (908 M) seperti yang disadur dalam tulisan Prof. S. Wojowasito yang berjudul “Asal mula dan Sejarah Kota Malang”, dalam buku “64 Tahun Kota Malang”, terbitan tahun 1978, pada halaman 12-13. Atau bahkan cerita rakyat yang dikutip oleh Iwan Triyuwono, dalam tulisannya yang berjudul “Akuntansi Malangan: Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola”, yang dimuat di “Jurnal Akuntansi Multuparadigma (JAMAL), Vol. 6, No. 2, Bulan Agustus 2015”, halaman 297, bahwa nama ‘Malang’ berasal dari kata “Membantah” atau “Menghalang-halangi” (dalam bahasa Jawa berarti Malang). Dalam ceritanya sendiri, dikisahkan bahwa Sunan Mataram ingin meluaskan pengaruhnya ke wilayah Jawa Timur dan mencoba menduduki daerah Malang. Hanya saja penduduk daerah tersebut melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, ‘membantah atau malang’ atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang.

Devan Firmansyah melihat dari dekat prasasti Pamotoh

Secara harfiah asal kata “malang” sendiri berarti “terletak melintang atau horizontal”. Yang dimaksud “horizontal” sebenarnya adanya gunung yang “melintang” di wilayah Malang, yang kita kenal dengan nama “Gunung Buring”. Jika kita lihat Gunung Buring letaknya memang terlihat horizontal. Karena itu ‘Malang’ dapat diartikan “sebagai tempat yang wilayahnya terdapat gunung horizontal atau melintang (malang,red)”.

Kembali, ke Prasasti Pamotoh, dengan adanya pernyataan dalam prasasti tersebut di atas mengenai ‘wilayah Malang’, menunjukkan bahwa sebenarnya prasasti ini layak untuk dijadikan pertimbangan sebagai sumber penanggalan alternatif hari jadi Kota Malang. Adapun tanggal prasasti ini dibuat pada tanggal 6 bulan Posya (Desember-Januari) tahun 1120 Saka (1198 Masehi) atau jika dikonversikan ke penanggalan Masehi menjadi 6 Desember 1198 Masehi. Sebagai penguat bahwa ‘Malang” yang dimaksud di dalam Prasasti Pamotoh ini adalah Kota Malang, terbukti banyak nama tempat disebut di prasasti ini berada di wilayah administratif Kota Malang misalnya, Gadang (kini Kelurahan Gadang), dan Gasek (kini Dusun Gasek, Kelurahan Karang Besuki). Bahkan disebut juga Pasemutan (kini dusun) dan Wurandungan (kini Dusun Klandungan, Desa Landungsari, Kabupaten Malang yang sebagian wilayahnya masuk Kelurahan Tlogomas)

Namun yang menarik dan paling monumental, di antara tempat yang sudah disebut itu, adalah tempat penulisan Prasasti Pamotoh yang disebut dalam lempeng I.C., sisi belakang pada baris ke 3-4. Seperti dikutip kembali dalam skripsi sarjana Anggraeni Tri Utami yang berjudul “Prasasti Pamotoh (Telaah Isi dan Tinjauan Hak-Hak Istimewa)” di tahun 1993, pada halaman 16-17 dan halaman 25-26, sebagai berikut: “… tagana kanuruhan -o- i caka 1120 posya kamasa tithil sasmi – wu – pa – (baris ke-3) … ca – ning wariga sampun sinurat ring talun de damawan tungtung wrisasih … (baris ke-4)”. Artinya “… daerah-daerah kerja bakti atas perintah Kanuruhan – o – tahun saka 1120 (1198 M, red) tanggal 6 bulan Posya, Hari Wurukung, Pahing … (baris ke-3) … Sanaiscara yang telah ditetapkan oleh wariga dan telah ditulis di Talun oleh Mpu Damawan hingga selesai … (baris ke-4)”. Sejarawan Malang lainnya yaitu Suwardono dalam buku karyanya pada tahun 1997 yang berjudul “Monografi Sejarah Kota Malang” pada halaman 15, mengidentifikasikan bahwa nama Talun yang disebut dalam Prasasti Pamotoh itu sekarang menjadi kampung di Kecamatan Klojen (masuk Kelurahan Kauman, Kota Malang, red).

Dengan demikian sudah cukuplah alasan untuk mempertimbangkan jika tanggal 6 Desember 1198 berdasarkan tanggal pembuatan Prasasti Pamotoh yang menyebut nama “Malang” itu, menjadi suatu bahan alternatif sebagai penentu Hari Jadi Kota Malang yang bersifat “Nasional-Sentris”. (*)