LPKIPI Bangun Pendidikan Inklusif di Bondowoso

LPKIPI Bangun Pendidikan Inklusif di Bondowoso

Sesi sharing dari speaker yang memiliki keterbelakangan khusus kepada peserta pelatihan di Aula SDN Dabasah 1, Jumat (10/1/2020). (Foto: Muhammad Nurul Yaqin)

BONDOWOSO – Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi (LPKIPI) bersama Unicef menyelenggarakan pelatihan kepada kepala sekolah.
Divisi Spesialis Monitoring dan Evaluasi LPKIPI, Eko Purnomo, mengatakan pelatihan ini berlangsung tiga hari, mulai Kamis (9/1/2020), hingga Sabtu (11/1/2020). “Pelatihan ini untuk membangun pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar,” ujarnya, Jumat (20/1/2020).

Selain itu, lanjutnya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah mereka masing-masing. “Agar mampu menata manajemen dari segi pengajar, siswa dan lingkungan sekolahnya agar menjadi inklusif, khususnya di Kabupaten Bondowoso,” terangnya.

Kegiatan yang berlangsung di Aula SDN Dabasah 1 ini melibatkan 19 perwakilan kepala sekolah yang ada di Bondowoso.

“Kegiatan ini memberikan pemahaman tentang fungsi sekolah inklusif terhadap siswa, baik reguler maupun anak berkebutuhan khusus,” katanya lagi.

Dalam pelatihan kali ini, LPKIPI mendatangkan langsung penutur asli dari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang (UB) dan Universitas Merdeka (Unmer) Malang. Mereka memberikan pengetahuan kepada kepala sekolah tentang apa yang harus dilakukan jika di sekolah tersebut terdapat siswa berkebutuhan khusus.

Eko menjelaskan, indikator utama sekolah inklusif ini yaitu kolaborasi tanpa batas. “Dalam arti untuk pendidikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan warga sekolah melainkan semua lapisan masyarakat juga harus terlibat,” tandasnya.

“Dengan pelatihan ini peserta tahu bahwa kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus antara satu sekolah dengan sekolah lain tidak bisa disamakan. Harus sesuai dengan asesmen awal dari psikologi.

Ia menerangkan, sekolah inklusif ini tidak mencoba mengambil peran Sekolah Luar Biasa (SLB). Jadi tidak benar jika Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) digalakkan maka SLB tidak akan mendapatkan murid. Hal itu disebabkan siswa baru bisa masuk sekolah reguler itu setelah ada hasil asesmen.

“Karena sekarang sudah menggunakan sistem zonasi, maka semua siswa apapun kondisinya wajib diterima di sekolah terdekat. Jadi, setelah siswa itu diterima selanjutnya ada hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh para guru. Jika selanjutnya dirasa membutuhkan asesmen oleh pihak profesioanal atau psikiater, ini yang menentukan derajat dan tingkatny anak ini bisa ditempatkan di sekolah reguler atau tidak,” jelasnya.

Eko menyebutkan, untuk di wilayah Bondowoso ini sudah terdapat enam sekolah binaannya yang sudah mendapatkan asesmen. Keeenam sekolah itu antara lain SDN Gunosari 2, SDN Gayam Kidul 1, SDN Gayam Kidul 2, SDN Botolinggo, SDN Wonosari 1, dan SDN Wonosari 2.

“Semoga keenam sekolah ini menjadi contoh untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.(*)

Penulis: Muhammad Nurul Yaqin

Segala isi naskah di citizen journalism ini menjadi tanggung jawab penulis

sepenuhnya dan tidak termasuk berita yang menjadi tanggung jawab redaksi