Langgar Perda No 22 Tahun 2013 tentang Fasum-Fasos, Pengembang BTU Diajak Hearing DPRD Kota Malang

Langgar Perda No 22 Tahun 2013 tentang Fasum-Fasos, Pengembang BTU Diajak Hearing DPRD Kota Malang

Lookh Machfudz bersama Helmi Teguh Y dan Nirma C Nindya dari Komisi B DPRD Kota Malang ngobrol dengan Ketua RW 17 Emik G dan warga Perum BTU, di lokasi pemakaman BTU, Kamis (07/02). (Foto: Irawan-aremamedia.com)

MALANG – Menindaklanjuti keluhan warga Perum Bulan Terang Utama (BTU) di Jl Ki Ageng Gribig, rombongan Komisi B DPRD Kota Malang, Kamis (7/2/2019) meninjau ke lokasi. Mereka memastikan keluhan warga tentang fasilitas umum (fasum) yang terbengkalai lima tahun.

Dipimpin Ketua Komisi B, Tutuk Hariyani, bersama tujuh anggota lainnya menemui Ketua RW 17 Kelurahan Madyopuro, Emik Gandamana. Dari Emik didapat informasi fasum di perumahan BTU yang terabaikan seperti akses menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tempat pemakaman, tempat ibadah dan beberapa fasum lainnnya.

“Lebih tragisnya mengenai fasum tempat pemakaman hanya mendapat lahan 30 x 10 atau seluas 300 m2 dengan jumlah 1.000 KK. Kondisinya berimpitan dengan rumah warga dan tepi jurang,” kata Emik.

Warga,lanjut Emik, berkali-kali meminta pertanggunganjawaban pengembang perihal janji fasumnya. Pihak pengembang menyatakan jika BTU Perum Bersubsidi, sehingga tidak ada kejelasan dari pihak pengembang. Begitu juga janji pembangunan tempat ibadah Masjid ‘Nurul Islam’, hingga saat ini tak kunjung usai.

“Akhirnya warga terpaksa memanfaatkan sebuah gudang penyimpanan yang disulap jadi tempat ibadah salat Jumat atau kegiatan keagamaan Islam lainnya,” tambah Ust M Munif.

Rombongan Komisi B DPRD Kota Malang saat mendatangi kantor pengembang, tidak menemukan pemilik Perum BTU, Umang Gianto. Menurut pengakuan anak buahnya, sedang merayakan Imlek. Rombongan melanjutkan meninjau tempat ibadah dan pemakaman warga BTU di sisi paling atas kawasan BTU.

“Ini melanggar Perda nomor 22 tahun 2013. Kami Komisi B DPRD Kota Malang menyaksikan secara langsung, kondisi fasum yang disedikan pihak pengembang sangat menyedihkan. Jauh dari aturan yang ditentukan,” komentar anggota Komisi B, Lookh Machfudz.

Anggota Komisi B lainnya, Helmi Teguh Yuana, menyatakan, akan memeriksa plus mengevaluasi perizinannya secara keseluruhan. “Komitmen pengembang kepada warga waktu itu seperti apa, sehingga pengembang nantinya akan kita panggil, untuk duduk bersama dengan perwakilan serta OPD terkait,” ujarnya.

Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, beberapa waktu lalu sempat memberikan tanggapan, bahwa Pemkot sangat serius perihal penyerahan fasum dan fasos dari perumahan. “OPD terkait dalam hal ini Dinas Pemukiman Kawasan dan Pertamanan (DPKP) Kota Malang, sudah kami perintahkan untuk menginventarisir akan hal itu,” katanya. (*)

Pewarta : Irawan
Editor : Noordin Djihad