Kepala BI Malang: Pemkot Sering-seringlah Gelar Acara di Hotel

Kepala BI Malang: Pemkot Sering-seringlah Gelar Acara di Hotel

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Azka Subhan, memberi keterangan pers di sela acara “High Level Meeting (HLM) TPID Kota Malang – Strategi dan Tantangan Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru”. (Foto: Noordin Djihad-aremamedia.com)

MALANG – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Azka Subhan menyarankan pemerintah daerah sebaiknya dua bulan memasuki tutup tahun 2020 sering menggelar pameran UMKM atau acara lain di hotel-hotel. Setidaknya gelaran tersebut memiliki multi efek, mulai kenaikan angka okupansi, katering, dan tentu saja para pelaku UMKM.

Pernyataan Aza tersebut disampaikan di sela “High Level Meeting (HLM) TPID Kota Malang – Strategi dan Tantangan Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru”, Rabu (25/12/2020). Azka menyatakan, saran itu karena berdasar prediksi sampai akhir 2020 inflasi Kota Malang tidak mencapai 1 persen. “Inflasi (kisaran) 1 persen tergolong sangat rendah dan tidak bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Idealnya inflasi berkisar 2-4 persen,” sambungnya.

Pria yang selalu terlihat klimis itu kemudian menyajikan data year to date dari Januari hingga Oktober, angka inflasi di Kota Malang ada di angka 0,77 persen, sementara deflasi terjadi lima kali dalam 10 bulan. “Karena itu saran saya, Pemda menggerakkan ekonomi melalui kegiatan pameran atau pertemuan di hotel yang memiliki multi efek,” sarannya seraya menambahkan, inflasi sendiri didorong tarif angkutan udara, dan harga daging ayam ras.

Menurutnya, meski semua kegiatan menjadi terbatas karena harus memenuhi protokol kesehatan (Prokes), bakal bisa menumbuhkan ekonomi. Azka lantas mencontohkan kegiatan TPID yang sedang berlangsung di hotel. “Yang kita lakukan sekarang kan bisa mendukung perhotelan. Yang jasa katering dapat order, begitu juga pedagang minuman bisa laku,” sambungnya.

Di satu sisi, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) sekitar Rp700 triliun untuk menaikkan daya beli masyarakat. Bansos tersebut meliputi kesehatan, perlindungan sosial, UMKM dengan bansos Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan lainnya. “Jika inflasinya rendah, pertumbuhan ekonominya juga rendah. Tidak perlu lagi operasi pasar karena dikhawatirkan mendatangkan kerumunan dan menimbulkan klaster baru,” kata Azka lagi.

Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang sendiri pada 2020 menunjukkan loncatan peningkatan ke arah positif dengan raihan ranking ke-3 di Jawa TImur setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Kediri.”Nilai pengendalian Kota Malang saat 2019 lalu di angka 87 dengan peringkat ke-8. Tahun ini saya perkirakan di angka 97-98,” imbuh pria kelahiran Semarang ini.

Sementara Wakil Wali Kota, Ir H Sofyan Edi Jarwoko berharap realisasi APBD lebih awal untuk menggerakkan sektor ekonomi. “Semoga akhir tahun 2020 ini ada gairah ekonomi untuk menyongsong tahun baru 2021. Arahannya jelas, APBD harus lebih awal direalisasikan supaya gerakan ekonomi masyarakat juga terdampak,” ujarnya.(*)

Pewarta : Noordin Djihad