Laporan Andre Barros, Mahasiswa Unitri Malang

Keadilan Sosial di Wilayah Perbatasan Masih Jauh dari Harapan

Keadilan Sosial di Wilayah Perbatasan Masih Jauh dari Harapan

MALANG – Hadir dalam seminar nasional dengan tema Kebijakan Pembangunan Wilayah Terpencil dan Perbatasan dengan sub tema “Sebuah Langkah Cerdas Memposisikan Menjadi Beranda Depan Bangsa dan Negara Infonesia” pada Kamis (1/11/2018) di Gedung Olahraga Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Sekertaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M. H melalui materinya memaparkan progres pemerintah dalam membangun Pos Lintas Batas Negara di beberapa wilayah perbatasan yakni, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Skouw, PLBN Arauk, PLBN Motaain, PLBN Wini, PLBN Motamasin.

Selain Infrastruktur yang dibangun di perbatasan ada pun beberapa program lainnya yang dibangun antara lain, penataan kelembagaan pusat, penataan kelembagaan daerah, pembentukan forum perguruan tinggi untuk perbatasan negara. Berdasarkan materi yang paparkan Pudjianto terdapat 10 perguruan tinggi yang berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan yakni, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknolgi Sepuluh November.

“Pembentukan Forum tersebut berfungsi menyusun strategi pendampingan, pengembangan kawasan perbatasan secara tematik oleh masing-masing universitas, menemukenali persoalan perbatasan secara lebih rinci, menyusun model pengelolaan potensi kawasan perbatasan serta rekomendasi kebijakan, menyusun strategi komunikasi dan kerja sama diplomasi antara aktor perbatasan negara dengan aktor perbatasan di negara tentangga, tersusunnya media untuk menggerakan berbagai pihak agar turut berpartisipasi dalam kegiatan percepatan, teknologi tepat gu a bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertanian, tersusunya media komunikasi dan kerjasama diplomasi antara pelaku perbatasan negara dengan pelaku perbatasan negara tetangga,” jelas Pudjianto.

Seminar tersebut juga diisi oleh beberapa pemateri salah satunya Ketua Komunitas Anak Neri (KANI) Wilhelmus Hermanto Lose, yang berbicara mengenai distribusi keadilan sosial bagi wilayah perbatasan, Atho Lose menilai sejauh ini pembanguma di perbatasan masih jauh dari perwujudtan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hal ini berdasarkan data dari pengamatan langsung oleh Kani di beberapa perbatasan yang masih belum maksimal dan jauh harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan perbatasan.

“pembangunan perbatasan tidak menyoal pembangunan PLBN, tetapi harus menyentuh pada sektor vital seperti, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Sejauh ini masyarakat perbatasan masih tergantung pada negara tertangga”. Jelas Atho Lose

Ia juga menilai masih terjadi gap antara kebijakan Nawacita Jokowi dan kondisi implementasi di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ketat serta pendampingan kepada masyarakat dalam peningkatan kapasitas manusia perbatasan, karena ini berhubungan dengan kedaulatan dan marwah bangsa dan negara sekaligus sebagai perwujudtan cita-cita revolusi yang termaktub pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1994,” tambahnya. (*)