Kasus Sunat Honor Satpol PP Kota Batu, Catut Dua Nama Baru

Kasus Sunat Honor Satpol PP Kota Batu, Catut Dua Nama Baru

Kepala Satpol PP (Kasatpol) Robiq Yunianto, dan Bendahara Satpol PP Kota Batu saat masih bertugas. (Foto: istimewa-aremamedia.com)

BATU – Meski Kepala Satpol PP (Kasatpol) Robiq Yunianto, dan Bendahara Satpol PP Kota Batu, Anita Yuliantriningsih telah ditahan terkait kasus pemotongan honorarium gaji piket Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Batu tahun 2017, kini Kejaksaan Negeri Kota Batu memunculkan dua nama baru, diketahui sedang diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan.

Seperti diberitakan, Robiq sudah dinyatakan tersangka dengan mendapatkan hukuman selama dua tahun penjara dan banding ke pengadilan. Dan saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Dalam salinan berkas perkara persidangan memang dinyatakan jika tersangka Robiq melakukan tindakan pemotongan honor Satpol PP tersebut secara bersama-sama.

Kepala seksi pidana khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, Hendra Hidayat menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih akan lanjut penyidikan kepada Bendahara Satpol PP Kota Batu, Anita Yuliantriningsih untuk selanjutnya disidangkan. Ia menargetkan dua bulan kedepan semua berkas perkara sudah siap untuk diajukan kepada jaksa penuntut umum.

“Seperti yang sudah pernah diberitakan media mantan Kasatpol RY sudah ditahan, meskipun sekarang sedang menyatakan banding. Sementara untuk bendaharanya kita adakan pemeriksaan dan sudah P21, dua bulan lagi masuk tahap dua. Saat ini yang bersangkutan sedang kami tahan,” jelas Hendra.

Tentang kejelasan dua nama baru yang dimaksud, pihak Kajari masih enggan untuk membeber identitas yang dimaksud, dan selanjutnya bakal diproses hukum. Langkah kehati-hatian terus dilakukan pihak kejaksaan agar proses mendatang berjalan lancar.

“Semua kan ada prosesnya. Nanti dulu lah tidak perlu buru-buru. Jangan dulu disebut karena harus ditemukan faktanya,” pungkasnya.

Meski belum diakui oleh Hendra, info akurat dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya, menyebutkan dua pejabat di lingkungan Satpol PP.

Keduanya diketahui ikut berperan mengeluarkan pencairan honorarium panitia pelaksana kegiatan (HPPK) PNS sejumlah Rp 48,3 juta dan honorarium tim pelaksana non-PNS sejumlah Rp 3,7 juta. (*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Noordin Djihad