Kasus Pedofilia, AMTKS Tuntut Diknas, DPRD, Sampai Polres Makota

Kasus Pedofilia, AMTKS Tuntut Diknas, DPRD, Sampai Polres Makota

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaida menandatangani tuntutan AMTKS, sebagai bentuk keseriusan keberpihakan kepada korban kejahatan seksual, yang menimpa 20 siswi SDN Kauman 3 Malang, Senin (18/02/2019). (Foto: Irawan-aremamedia.com)

MALANG – Sekitar 25 perempuan yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Tolak Kekerasan Seksual (AMTKS), mendemo Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra Zubaidah MM di kantornya, Senin (18/2/2019).

Mereka menuntut agar pelaku pedofilia di SDN Kauman 3 dipecat sebagai guru sekaligus Aparat Pemerintah Negara (ASN).

Koordinator aksi, Kurniati Bayo menyebut, perilaku IS (59) mencoreng nama baik lembaga pendidikan sekaligus merusak masa depan anak didiknya sendiri.

Nia, demikian sapaan akrabnya menuntut tindakan kepada IS bukan sekadar pembinaan, namun harus dipecat dari ASN. “Itu yang pertama. Kedua, harus ada hukuman setimpal sebagai bentuk efek jera (kurungan) penjara sesuai UU perlindungan anak, agar tidak menimbulkan korban lagi di tempat lainnya,” jelas Nia.

Tuntutan AMTKS lainnya ditujukan ke Polres Malang Kota agar mengusut tuntas kejahatan seksual ini.

Untuk DPRD Kota Malang, AMTKS menuntut revisi Perda tentang Diknas, dengan menambahkan adanya perlindungan siswa dari kejahatan seksual. “Terpenting lagi yang menjadi catatan Diknas, kejahatan seksual di Kota Malang tidak boleh ada lagi,” tandasnya.

Ditambahkan Ketua WCC (Women Crisis Center) Malang, Sri Wahyuningsih, predikat Kota Layak Anak (KLA) yang diterima Kota Malang, patut dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

“Kota Malang telah kecolongan peristiwa memalukan di dunia pendidikan, akibat ulah oknum guru olahraga,” tukas Sri.

Jika Diknas hanya memberikan sanksi penonaktifan dan pembinaan semata, kata Sri, maka Diknas telah menyakiti perasaan dari orang tua korban. “Harusnya lebih tegas lagi (pemecatan),” kata Sri.

Kepala Diknas, Zubaida menyampaikan, pihaknya sudah mengumpulkan kepala sekolah negeri dan swasta se Kota Malang. “Saya pesan kepada KS (kepala sekolah) agar ikut mengawasi teman seprofesinya yang diindikasikan menyimpang,” ujarnya.

Terlebih, sambung Zubaida, guru laki-laki. “Jika sedikit nyeleneh atau mengarah ke hal tabu, teman seprofesi harus berani mengingatkan. Jika tidak mampu, lapor ke KS. Sekiranya KS juga tidak mampu, bisa dilaporkan langsung ke Diknas,” cetusnya.

Tentang pelaku pedofilia, lanjutnya, sudah di nonjobkan. “Mengenai sanksi sudah diproses oleh OPD terkait (BKD), sesuai PP 53 tahun 2010, menyangkut statusnya sebagai ASN. Terkait proses hukumnya, kami serahkan ke Polres Malang Kota yang berhak menanganinya,” terangnya.

Akhirnya AMTKS membubarkan diri, setelah pihak Diknas membubuhkan tanda tangan plus stempel untuk memenuhi tuntutan mereka.

Usai demo di Kantor Diknas, mereka melanjutkan aksi ke
Markas Polres Malang Kota. Kebetulan Ketua Umum Komnas Anak, Aris Merdeka Sirait yang sedang meninjau kasus ini ada di Mapolres Makota sehingga ikut menemui AMTKS

Turut menemui AMTKS sekaligus audiens bersama Kabag Ops Polres Makota, Kasat Reskrim, di ruang ekskutif.(*)

Pewarta : Irawan
Editor : Noordin Djihad