Investor Bodong Bisa Jadi Punya Legalitas

Investor Bodong Bisa Jadi Punya Legalitas

Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri (kanan) menjadi moderator saat bincang santai. (Foto: Noordin Djihad-aremamedia.com)

MALANG – Berhati-hatilah bila berinvestasi di pasar modal. Meski investor memiliki legalitas masih ada kemungkinan menjalankan investiasi bodong atau abal-abal.

Dikatakan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, Djustini Septiana, sebelum masyarakat berinvestasi di pasar modal harus memerhatikan dua hal.

“Pertama, legalitas. Kalau di OJK tidak terdaftar, dipastikan itu investor pasar modal bodong (abal-abal). Kemudian yang kedua, logis. Jika keuntungan yang ditawarkan tidak logis, itu juga bodong,” katanya.

Justin lantas mencontohkan, untuk menarik dana masyarakat, investor bodong memberi keuntungan yang besar. “Orang yang mendapat keuntungan ini lantas cerita ke orang-orang atau komunitasnya. Orang-orang ini tidak bakal dapat keuntungan seperti yang didapat orang pertama,” contohnya.

Pernyataan Djustin ini disampaikan saat bincang santai bersama wartawan, Jumat (15/11/2019) lalu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menjadi inisiator acara ini.

Ditambahkan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Luthfy Zain Fuady, bahkan investor yang punya SIUP tidak selalu boleh menghimpun dana masyarakat.

Direktur Penilaian Perusahaan PT BEI, I Gede Nyoman Yetna memaparkan grafik perkembangan pasar modal. (Foto: Noordin Djihad-aremamedia.com)

Pembicara terakhir, Direktur Penilaian Perusahaan PT BEI, I Gede Nyoman Yetna memberi informasi perkembangan pasar modal sekaligus transaksinya.

Sementara itu Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri mengatakan pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat dalam berinvestasi yang jauh lebih aman dan legal.

“Pada Bulan Oktober 2019, OJK bersama tim SWI telah menangani entitas fintech peer to peer lending ilegal sebanyak 1.477 entitas dan pegadaian swasta ilegal 52 entitas. Disamping itu berhasil menghentikan 27 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Jumlahnya 11 trading forex tanpa izin, 8 investasi cryptocurrency tanpa izin, 2 multi level marketing tanpa izin, 1 travel umrah tanpa izin dan 5 investasi lainnya,” paparnya.

Sugiarto lantas memberi nomor hotline untuk masyarakat yang ingin tahu lebih lanjut tentang investor yang murni atau bodong. “Silakan tekan 157. Masyarakat bisa mendapat informasi apapun tentang jasa keuangan termasuk pasar modal,” ujarnya.(*)