Hasil Evaluasi PPDB Kemendikbud Belum Sampai Daerah

Hasil Evaluasi PPDB Kemendikbud Belum Sampai Daerah

Ketua MKKS SMP Kota Batu, Tatik Ismiati, saat memberikan keterangan kepada aremamedia.com. (Foto: Doi Nuri-aremamedia.com)

BATU – Hasil evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), ternyata belum sampai ke daerah.

Sebelumnya, sistem PPDB, pembagian jalur prestasi hanya lima persen. Sistem ini sangat memberatkan orang tua yang anaknya berprestasi dan kalah saing dengan siswa lainnya. Dalam evaluasi tersebut, hasilnya disepakati kuota jalur prestasi naik 15 persen.

“Sudah dievaluasi. Hasilnya untuk jalur prestasi menjadi antara 5-15 persen,” jelas
Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Publik,
Soeparto saat dikonfirmasi aremamedia.com, Senin (24/6/2019) siang

Untuk jalur prestasi ini antara lain lomba akademik/nonakademik maupun prestasi nilai ujian nasional. Edaran nomor 3 tahun 2019 tentang PPDB kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

“Jumat (21/6) kemarin, Mendikbud telah merilis surat resminya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Batu, Tatik Ismiati, S.Pd mengaku belum mendengar maupun menerima instruksi apapun terkait perubahan sistem PPDB tersebut.

“Saya baru dengar dari anda (aremamedia.com) tentang revisi itu. PPDB kan sudah selesai. Di Jawa Timur, khususnya Batu bahkan sudah pengumuman. Kalau harus mengubah aturan ya terlambat. Dampaknya akan menggeser calon siswa yang sudah diterima,” ungkapnya.

Mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan PPDB 2019 secara optimal, sesuai hasil revisi, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan persentase jalur zonasi paling sedikit 80 persen dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi paling banyak 15 persen dari daya tampung sekolah dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

Perempuan yang juga Kepala SMPN 1 dan Plt Kepala SMPN 3 Batu tersebut menghawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, jika mendadak menerapkan perubahan aturan baru.

“Risikonya pasti akan muncul protes keras dari wali calon siswa,” pungkasnya. (*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Noordin Djihad