Diskoperindag dan Polres Batu Mediasi Konflik Koperasi “Nakal” Setelah Didatangi Ormas PP

Diskoperindag dan Polres Batu Mediasi Konflik Koperasi “Nakal” Setelah Didatangi Ormas PP

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Hendro Wahyono, SH saat memimpin mediasi di ruang rapat Reskrim. (Foto: Doi Nuri – aremamedia)

 

BATU – Puluhan orang berseragam doreng jingga dari sebuah ormas pemuda mendatangi kantor koperasi Delta Pratama, Jl Dewi Sartika Kota Batu, Jumat (15/5/2020) pagi. Kedatangan mereka, terkait pelelangan aset oleh pihak koperasi yang dinilai cacat hukum.

Untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan, petugas Polsek Batu memindahkan lokasi mediasi ke ruang rapat Satreskrim Polres Batu.

Edwin Prasetyo, SH bendahara LBH Malang yang saat itu datang bersama puluhan massa menjelaskan, kedatangan mereka untuk menemui pimpinan koperasi Delta Pratama, Yohanes Candra. “Klien kami bernama Ibu Widiawati dan suaminya Rusdianto, meminta bantuan atas tindakan semena-mena koperasi ini (Delta Pratama, red). Bayangkan, pada gugatan pertama sudah menang, sekarang sedang proses kasasi, eh aset malah dijual,” ungkap Edwin.

Itikad baik, lanjut dia, telah dilakukan oleh Muji Lestari yang telah mendapatkan kuasa dari Widiawati. “Pinjamannya Rp1,6 miliar, telat angsuran tiga bulan, aset sudah dilelang. Muji Lestari sudah mau tebus dengan angka Rp1,9 miliar justru dicaci maki. Dalam hal ini asas koperasi sama sekali tidak dipakai,” imbuhnya.

Sementara itu, Yohanes Candra selaku pimpinan koperasi Delta Pratama menyanggah tindakan pelelangan tersebut melanggar hukum. “Perkara ini sudah disidangkan. Pertama memang saya kalah, namun berkas mereka cacat dan saya kasasikan. Jadi menurut saya tidak jadi soal jika aset jaminan berupa rumah kos di sebelah Polinema Malang itu, kini telah berbalik nama kepada pembelinya,” ucap Yohanes dalam proses mediasi di Polres Batu.

Lebih lanjut, untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kepala satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Hendro Tri Wahyono, SH mendatangkan pihak dari Dinas Koperasi untuk membantu menjadi penengah dalam dialog panas kedua belah pihak. “Kami sudah memahami peta konfliknya sebenarnya. Sebelum diangkat ke meja hijau, kami sudah pernah sarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan,” ucap Atik, staf Dinas Koperasi.

“Koperasi ini asasnya adalah pembinaan kepada masyarakat. Saat ini kan masih dalam proses kasasi, seharusnya pihak koperasi tetap menahan untuk tidak melepas aset melalui jalur apapun. Namun ini ternyata justeru dibalik nama. Saya berharap, kedua pihak bersabar untuk menunggu proses hukumnya rampung,” pungkasnya.

Munculnya permasalahan ini, semakin menguatkan tuntutan DPRD Kota Batu beberapa waktu lalu, terkait dorongan kepada pemerintah kota Batu untuk membentuk satuan tugas (Satgas) anti rentenir. Dinas Koperasi akan mengkaji lebih mendalam, guna menghindari kejadian serupa terulang, terlebih pada masa pandemi seperti saat ini. (*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Noordin Djihad