Diduga Abaikan Inpres Nomor 7 Tahun 2019, Pemkab Malang Tetap Pegang Perda Nomor 3 Tahun 2012

Diduga Abaikan Inpres Nomor 7 Tahun 2019, Pemkab Malang Tetap Pegang Perda Nomor 3 Tahun 2012

Kepala DPMPTSP Pemkab Malang, Subur Hutagalung. (Foto: Cahyono-aremamedia.com)

KAB MALANG – Pemkab Malang membantah mengabaikan Inpres Nomor 7 Tahun 2019 terkait penolakan gerai Lotte Grosir Indonesia.

Melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang Subur Hutagalung, Pemkab Malang bersikukuh proses perizinan mendirikan gerai Lotte Grosir Indonesia di wilayah Kecamatan Singosari itu, memang berbenturan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012.

Saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (2/12/2019), Subur mengatakan, karena benturan dengan Perda itulah, pihaknya tidak berani mengeluarkan izin. “Untuk itu, saya meminta kepada anggota dewan agar tidak tergesa-gesa mengambil langkah dengan mendesak revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tersebut,” pintanya.

Menurutnya, sebaiknya diselesaikan dahulu regulasi tentang pendirian pasar modern, yang mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak terjadi masalah.

Saat ini, sambung Subur, yang paling utama adalah penyesuaian Perda dengan beberapa investasi yang akan dan sudah masuk di Kabupaten Malang. “Kami juga akan berusaha mengakomodasi investasi yang akan masuk di Kabupaten Malang, termasuk Lotte Grosir Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Penanam Modal Asing (PMA) yang akan melakukan investasi di wilayah Kabupaten Malang, mendapatkan penolakan terkait perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Malang.

Penolakan itu dianggap menghambat investor masuk Kabupaten Malang, bahkan diduga telah mengabaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Dalam Inpres tersebut, terdapat enam poin yang salah satunya memberikan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengurus perizinan dan insentif investasi. Diantaranya, mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business atau indeks kemudahan berusaha, memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi, dan Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang didelegasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Salah satu PMA yang akan menginvestasikan modalnya di Kabupaten Malang yakni Lotte Grosir Indonesia. Perusahaan tersebut akan membuka gerainya di wilayah Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan nilai investasi Rp300 miliar.

Perusahaan itu sebenarnya memenuhi proses perizinan termasuk sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Fungsi NIB itu sendiri, sebagai pengganti semua surat izin usaha terdahulu, yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh para pengusaha.

Dengan ditolaknya perizinan pembangunan gerai tersebut, membuat anggota DPRD Kabupaten Malang meminta Pemkab Malang untuk melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tujuan revisi itu agar investor tidak lari dari Kabupaten Malang. (Baca: Anggota dewan desak Pemkab Malang Revisi Perda No 3/2012).

Di tempat terpisah, Kepala Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Za’fari mengatakan, pihaknya tidak keberatan di wilayah desanya dibangun gerai Lotte Grosir, asalkan tidak melanggar aturan. “Yang penting, Lotte Grosir Indonesia memenuhi aturan dan bisa diterima masyarakat. Karena jika gerai tersebut berdiri di wilayah desa kami, maka otomatis tenaga kerjanya diutamakan warga Desa Banjararum, serta produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diproduksi warganya bisa masuk gerai tersebut,” ujarnya.

Za’fari mengaku, jika pihak Lotte Grosir Indonesia sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada perangkat desa hingga RT/RW. Sehingga masyarakat tidak keberatan jika perusahaan asing tersebut berdiri di wilayah Desa Banjararum, Karena masyarakat berharap agar bisa menampung tenaga kerja dari warga di sekitar berdirinya gerai.

Perlu diketahui, dengan adanya penolakan izin pembangunan gerai Lotte Grosir Indonesia, juga diduga ada intervensi dari pihak luar. Sehingga Pemkab Malang sendiri tidak berani mengeluarkan izin. Sebab keinginan pihak luar itu, agar Lotte Grosir Indonesia membeli lahannnya, namun lahan yang dibeli bukan milik pihak luar tersebut.(*)

Pewarta : Cahyono
Editor : Noordin Djihad