Diblokir, Telegram Beri ‘Jalan Tikus’ Untuk Pengguna

Diblokir, Telegram Beri ‘Jalan Tikus’ Untuk Pengguna

FILE PHOTO: Men pose with smartphones in front of a screen showing the Telegram logo in this picture illustration November 18, 2015. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo - RTS18EPF

MALANG – Pemerintah resmi memblokir akses ke Telegram. Pasalnya, layanan perpesanan yang dikembangkan oleh developer berbasis di Rusia itu diyakini kuat banyak dimanfaatkan oleh para teroris, khususnya jaringan ISIS untuk memperluas propaganda dan memicu sejumlah aksi terorisme di Indonesia.

Pemblokiran tersebut bukan serta merta. Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo) jauh hari telah melayangkan surat kepada Telegram, namun perusahaan milik Pavel Durov itu lambat memberikan respon sehingga pemerintah memutusan untuk mengambil langkah tegas.

Ternyata, sebelum ada keputusan pemblokiran, tim Telegram sempat membagikan instruksi untuk mengaktifkan SOCKS5 melalui saluran informalnya. Instruksi tersebut memungkinkan pengguna bisa mengakses Telegram secara tersembunyi melalui akses protocol jaringan SOCKS5.

Dilansir dari CNN Indonesia, langkah tersebut diambil oleh tim Telegram karena sebelum diblokir Indonesia, aplikasi ini telah diblokir di negara asalnya. Rusia membekukan Telegram lantaran Pavel Durov menolak permintaan Kepala Roskomnadzor Aleksander Zharov untuk menyediakan informasi penggunanya ke pemerintah Rusia.

Tak hanya Indonesia dan Rusia, sejumlah negara pun diketahui telah menutup akses warganya ke Telegram, diantaranya Arab Saudi, Iran, Cina dan Oman.

“Layanan lain seperti WhatsApp tidak diblokir di China, Arab Saudi, Iran, atau negara lain yang memiliki sejarah penyensoran. Hal itu karena mereka (perusahaan pesan instan) sangat ingin menjual kepercayaan pengguna untuk meningkatkan pangsa pasar,” ungkap Durov dalam tulisannya.

Ia menegaskan, sejauh ini Telegram memiliki historis bermasalah dengan regulator di beberapa negara lantaran lebih memilih menjaga privasi penggunanya.

“Kami tidak pernah ada kesepakatan dengan pemerintah untuk membuka data pengguna, karena itu privasi. Hingga saat ini kami tidak membuka data pengguna ke pihak ketiga manapun,” klaim Durov.(*/ara)