Denda Uji KIR tak Terbayar, Dishub Kabupaten Malang Capai 98 Persen

Denda Uji KIR tak Terbayar, Dishub Kabupaten Malang Capai 98 Persen

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi. (Galuh Ayu-aremamedia.com)

MALANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, terus berupaya menggali pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor pengujian kendaraan bermotor atau Uji KIR.

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi mengatakan, ditahun 2018 lalu pihaknya menargetkan PAD dari sektor retribusi KIR pada kisaran Rp 2,8 miliar. Namun yang dicapai Dishub ternyata melebihi jumlah tersebut.

“Dalam perolehan PAD ditahun 2018 lalu, kami berhasil menyumbang sebesar Rp 5,6 miliar dari target Rp 5,7 miliar. Jumlah tersebut salah satunya dari sektor restitusi KIR yang terealisasi sebesar Rp 2,8 miliar lebih dan parkir Rp 2,3 miliar lebih,” ungkapnya.

Lutfi menerangkan, jumlah tersebut pencapaiannya 98 persen. Namun, ditahun ini, pihaknya mendapatkan target PAD sebesar Rp 6,3 miliar, jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun lalu yaitu Rp 5,7 miliar.

“Tapi, kami optimis dapat memenuhi target tersebut dengan memaksimalkan Uji KIR, karena berpotensi dapat menyumbang PAD terbesar diatas restitusi parkir,” jelasnya.

Ditahun 2018 lalu, tambah Lutfi, pihaknya belum bisa maksimal hingga 100 persen untuk menyumbang PAD. Sebab, banyak dari masyarakat yang terlambat uji KIR dan terkena denda, namun denda itu tidak sepenuhnya dibayarkan.

“Yang bikin tidak tercapai itu di dendanya. Jika denda ditargetkan naik, bisa saja tidak terpenuhi karena kesadaran masyarakat juga tinggi. Denda ini hanya ada di uji KIR. Kalau diluar itu, denda tidak ada,” pungkasnya.

Selain retribusi uji KIR, Dishub juga berharap penuh dari sektor parkir agar dapat menyumbang PAD yang signifikan tahun ini. Terlebih lagi, untuk menekan kebocoran retribusi parkir, Dishub telah menerapkan program baru yang disebut Parsel atau parkir setor langsung.(*)

Pewarta : Galuh Ayu KW
Editor : Noordin Djihad