Beda Kelas, Anggaran Pendidikan (Umum) Rp 49 Triliun, Pesantren hanya Rp275 Miliar

Beda Kelas, Anggaran Pendidikan (Umum) Rp 49 Triliun, Pesantren hanya Rp275 Miliar

Suasana audiensi Kemenag Kota Malang bersama komisi VIII DPR RI siang tadi. (Foto: Doi Nuri-aremamedia.com)

MALANG – Pemerintah Republik Indonesia ternyata masih kurang memberi perhatian terhadap pesantren dan madrasah. Dibandingkan sektor pendidikan umum, anggaran untuk pesantren dan madrasah sangat kecil.

Ketua Komisi VIII DPR RI, M Ali Taher mengatakan pemerintah belum mampu secara keseluruhan mendukung pondok pesantren dan madrasah swasta dalam hal hubungan, kelembagaan maupun pembiayaan.

“Anggaran pendidikan lebih dari Rp 49 triliun, sementara porsi pesantren dan madrasah swasta hanya terbantukan Rp 275 miliar,” ujarnya, Senin (13/5/2019).

Pernyataan Ali ini disampaikan saat rombongan Komisi VII DPR RI beraudiensi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur serta Kemenag se Malang Raya di aula Kantor Kemenag Kota Malang.

Menurut Taher, kedatangan mereka ini untuk menyerap aspirasi warga di daerah terkait rencana undang-undang (RUU). “Terutama tentang penguatan kelembagaan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan di tanah air, agar lebih tertata dan terdata lagi di pemerintahan,” katanya.

Lebih lanjut Taher melanjutkan, RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan nantinya ketika jadi undang-undang, selain memformulasikan regulasi secara tertata dan terdata, bisa mengakomodasi pembiayaan di pesantren dan pendidikan keagamaan.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim, M Amin Mahfud berharap, RUU ini semoga memberikan penguatan ke pesantren dan madrasah swasta baik masalah akomodasi maupun hubungan fungsional.

“Pesantren salafi dan modern di Jawa Timur skala besarnya sekitar 4.200, skala sedang dan kecil lebih banyak lagi. Kalau RUU pesantren sudah disahkan, pemerintah mesti mempersiapkan anggaran lebih besar lagi,” ungkapnya.(*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Noordin Djihad