Akomodasi Aspirasi Pemilik Toko HP, Satpol PP Segera Koordinasi Ulang dengan Gugus Tugas Covid-19

Akomodasi Aspirasi Pemilik Toko HP, Satpol PP Segera Koordinasi Ulang dengan Gugus Tugas Covid-19

Caption:
Kasatpol PP Batu Muhammad Nur Adhim ketika diskusi terkait protes pelarangan counter ponsel buka selama PSBB, dengan KNCI. (Foto: Doi Nuri – aremamedia).

BATU – Setelah beberapa aksi kontra dari masyarakat terkait penertiban pedagang memasuki hari kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sepertinya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus melakukan tinjauan ulang. Dengan kata lain Satpol PP harus memperjelas definisi aturan di Perwali 48 bagian ke-lima pasal 13 tentang pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

“Hari ini kami datang ke kantor Satpol PP Batu, terkait kebijakan yang aneh. Kalau toko sembako diperbolehkan buka, mengapa jual pulsa dilarang? Sementara saat ini, hampir semua kegiatan dialihkan kepada aktivitas berbasis online atau daring,” keluh David ketua Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI).

Sedangkan peraturan Menteri Komunikasi, lanjut dia, menekankan informasi harus sampai pada masyarakat dengan baik. “Surat rekomendasi Kementerian Komunikasi
dan Informatika RI, nomor 159 tahun 2020 tentang upaya penanganan covid-19 melalui dukungan pos media dan informatika. Jelas bahwa pendukung utamanya ya mudahnya membeli pulsa,” imbuh dia.

Ditemui seusai melakukan koordinasi dengan KNCI, Kasatpol PP Kota Batu Muhammad Nur Adhim menegaskan, yang dilaksanakan oleh satuannya, sudah bersandar kepada Peraturan Wali Kota (Perwali) 48 Covid-19. “Ketentuannya memang (toko handphone) tidak masuk dalam jenis usaha yang boleh dibuka selama PSBB. Namun jika memang ada temuan semacam ini, kita akan coba akomodasi dan koordinasikan ulang dengan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batu,” tegas Adhim.

Operasi yang dilakukan sejak awal PSBB, masih kata dia, tidak ada penindakan untuk menutup usaha. “Sejak kemarin kita melakukan operasi PSBB, tidak ada yang kita tindak. Masih sebatas sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, setidaknya sampai 19 Mei 2020,” tambahnya.

“Tidak ada poin dalam Perwali yang akan dirubah. Namun, keluhan masyarakat semacam ini bisa kita masukkan spesifikasinya kedalam poin yang sudah ada dalam Perwali 48 ini,” tandas dia. (*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Noordin Djihad