Akibat Tsunami Politik, Pemkot Malang Hanya Serap Anggaran 69 Persen

Akibat Tsunami Politik, Pemkot Malang Hanya Serap Anggaran 69 Persen

Salah satu upaya penyerapan APBD Pemkot Malang melalui perbaikan jalan-jalan yang rusak. (Foto: istimewa-aremamedia.com)

MALANG — Sampai 31 Desember 2018, Pemkot Malang ternyata hanya bisa menyerap sekitar 69 persen dari Rp1,4 triliun anggaran langsung APBD. Dengan kata lain, terdapat 31 persen potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Besarnya Silpa ini, menurut Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, akibat tsunami politik yang terjadi di lingkungan Pemkot.

Idealnya pada Juli 2018, APBD-Perubahan ditetapkan pada Juli 2018 lalu. Akibat tsunami politik, penetapannya molor pada akhir Oktober 2018. Sutiaji beranggapan waktunya terlalu mepet.

“Jadi tidak mungkin merealisasikan belanja langsung dana yang bersumber dari APBD-Perubahan selama 1,5 bulan. Jumlahnya terlalu banyak sehingga waktunya tidak mencukupi,” ucap Sutiaji saat evaluasi penyerapan APBD 2018.

Tsunami politik memang membuat pejabat lebih berkonsentrasi pada permasalahan hukum dengan KPK. Sementara pejabat lain yang tidak terkait dengan KPK, justru takut membelanjakan APBD 2018.

Lebih lanjut Sutiaji menjanjikan serapan APBD 2019 akan lebih bagus. Karena itulah, dia memerintahkan perangkat daerah untuk segera melaporkan kegiatan proyek pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Idealnya, usai pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan ditetapkan, perangkat daerah sudah bisa melaporkan proyek pengadaan barang dan jasa lewat SIRUP.

Di satu sisi, Sutiaji juga mengusulkan agar SIRUP dioperasikan per zona. Tujuannya agar beban bisa berkurang dan upload data menjadi lebih mudah.

Bahkan untuk mendorong penyerapan APBD 2019, dirinya akan mengawasi kinerja dari perangkat daerah lewat Sistem Informasi Pelaporan Eksekutif (SIPE).(*)

Pewarta : Noordin Djihad
Editor : SM Nunggal